Lompat ke isi utama

Berita

Cegah Pelanggaran Sejak Dini, Bawaslu Kupang Perkuat Pemetaan Risiko Pelanggaran Administratif Pemilu Bersama Organisasi Masyarkat Sipil

Tangkapan Layar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Melpi M. Marpaung, ST.,S.H.,M.H. saat menyampaikan materi dalam kegiatan GEMAS (Gerakan Masyarakat Sadar) Pemilu Edisi IX.

Tangkapan Layar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Melpi M. Marpaung, ST.,S.H.,M.H. saat menyampaikan materi dalam kegiatan GEMAS (Gerakan Masyarakat Sadar) Pemilu Edisi IX. 

Oelamasi - Dalam rangka mencegah Risiko Pelanggaran Administratif Pemilu, Pengawas Pemilu serta elemen masyarakat sipil Kabupaten Kupang perlu memahami ketentuan yang berlaku agar mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Melpi M. Marpaung, saat menjadi narasumber dalam kegiatan GEMAS (Gerakan Masyarakat Sadar) Pemilu Edisi IX yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (19/11/2026) 

Dalam pemaparannya, Melpi menjelaskan bahwa pelanggaran administratif Pemilu merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Ia juga menjelaskan bahwa pemetaan potensi pelanggaran perlu memperhatikan enam aspek utama, yakni norma, proses, aktor, indikator, bukti, dan dampak. Keenam aspek tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi risiko pelanggaran sekaligus menentukan langkah pengawasan yang tepat.

Melpi menguraikan potensi pelanggaran administratif dapat terjadi pada berbagai tahapan Pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta, pencalonan, kampanye, pengelolaan logistik, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil.

Menurut  Melpi setiap tahapan memiliki titik rawan yang perlu diantisipasi melalui pengawasan langsung, pemeriksaan dokumen, koordinasi kelembagaan, serta pengawasan partisipatif.

Lebih lanjut, mantan Anggota Bawaslu Belu ini memaparkan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dimulai dari penerimaan informasi atau hasil pengawasan, kajian awal, registrasi, pemeriksaan, pengambilan putusan, hingga tindak lanjut.

Dia mengingatkan bahwa dalam proses tersebut, ketepatan kewenangan, kronologi peristiwa, norma yang diduga dilanggar, serta kecukupan alat bukti menjadi hal penting yang harus diperhatikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki waktu paling lama 14 hari kerjauntuk memutus dugaan pelanggaran administratif setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi.

Putusan yang dijatuhkan dapat berupa perbaikan administrasi, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu, maupun sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis : Diana Mata Rihi

Editor   : Maria Yulita Sarina