Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Literasi Hukum, Kordiv P2H Bawaslu Kabupaten Kupang Ikuti Diskusi Pojok Pengawasan

Tangkapan layar Kordiv P2H Bawaslu Kabupaten Kupang Maria Yulita Sarina, S.E. saat mengikuti Diskusi Pojok Pengawasan Serial Buku “Bingkai Demokrasi di Nusa Cendana” Klaster Hukum Edisi Ketiga.

Tangkapan layar Kordiv P2H Bawaslu Kabupaten Kupang Maria Yulita Sarina, S.E. saat mengikuti Diskusi Pojok Pengawasan Serial Buku “Bingkai Demokrasi di Nusa Cendana” Klaster Hukum Edisi Ketiga. 

Oelamasi – Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kabupaten Kupang, Maria Yulita Sarina, S.E., mengikuti Diskusi Pojok Pengawasan Serial Buku “Bingkai Demokrasi di Nusa Cendana” Klaster Hukum Edisi Ketiga, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang bertajuk “Pojok Pengawasan” ini menghadirkan sejumlah narasumber dari jajaran Bawaslu kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Heppy Oktavia, S.Pd., Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Dikson Hau Pia, S.H., Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

Dalam kegiatan tersebut, Dikson Hau Pia, S.H., membawakan materi berjudul “Menyigi Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengawasan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Sabu Raijua.” Sementara itu, Heppy Oktavia, S.Pd., menyampaikan materi berjudul “Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Catatan Pelanggaran Kode Etik di Kabupaten Timor Tengah Utara.”

Diskusi interaktif ini dipandu oleh Nalda, S.Pd., Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama, selaku moderator. Selain narasumber, kegiatan ini juga menghadirkan Muhamad Hamka, Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, dan Muhammad Rifai, S.Sos., Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Lembata, sebagai penanggap yang memberikan ulasan kritis terhadap materi klaster hukum yang dibahas.

Kedua materi tersebut mengangkat isu penting dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan, khususnya berkaitan dengan dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengawasan serta penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Berbagai perspektif yang disampaikan menjadi bagian dari pertukaran pengetahuan dan pengalaman ant jajaran Bawaslu kabupaten/kota di NTT.

Keikutsertaan Maria Yulita Sarina dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas jajaran Bawaslu, khususnya dalam memahami berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Melalui Diskusi Pojok Pengawasan Serial Buku “Bingkai Demokrasi di Nusa Cendana” Klaster Hukum Edisi Ketiga ini, diharapkan budaya literasi, diskusi, dan pertukaran pengetahuan di lingkungan Bawaslu semakin berkembang. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman hukum serta mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang profesional, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis : Diana Mata Rihi

Editor   : Maria Yulita Sarina