Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Pemahaman Hukum, Bawaslu Kabupaten Kupang Ikuti Uji Coba Modul PHPU

Jajaran Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kupang saat mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2026

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Jakaria Senin, S.Sos., bersama staf saat mengikuti kegiatan Pelatihan dan Uji Coba Modul Tata Cara Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi secara daring. 

Oelamasi – Bawaslu Kabupaten Kupang mengikuti kegiatan Pelatihan dan Uji Coba Modul Tata Cara Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara daring, Kamis (12/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kupang diwakili oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Jakaria Senin, S.Sos., Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kupang Abdul ASiS, S.H, Plh.Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS), Angela G. Bupu, S.H., serta staf terkait.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk menyelesaikan penyusunan Modul Pelatihan Tata Cara Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kupang, Jakaria Senin, S.Sos., menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi kesempatan penting bagi jajaran Bawaslu untuk memperdalam pemahaman mengenai tata cara penyusunan keterangan tertulis dalam menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, penyusunan keterangan tertulis membutuhkan pemahaman terhadap ketentuan hukum, ketelitian dalam menguraikan fakta, serta kemampuan menyajikan data dan dokumen hasil pengawasan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Melalui kegiatan ini, kami dapat memperkuat pemahaman dan meningkatkan kapasitas jajaran, khususnya dalam penyusunan keterangan tertulis yang sesuai dengan ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Materi dan pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal dalam menghadapi kemungkinan terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum,” ungkap Jakaria.

Ia juga berharap modul yang disusun melalui kegiatan ini dapat menjadi pedoman bagi jajaran Bawaslu dalam mempersiapkan keterangan tertulis secara terstruktur, berdasarkan fakta dan bukti yang akurat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Kupang dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu secara profesional dan akuntabel.

Penulis : Diana Mata Rihi

Editor   : Maria Yulita Sarina