Lompat ke isi utama

Berita

Tertib Arsip, Perkuat Akuntabilitas dan Kualitas Kelembagaan Bawaslu

Tangkapan Layar Jajaran Bawaslu Kabupaten Kupang saat mengikuti Rapat Kerja Penguatan Tata Kelola Ketatausahaan dan Kearsipan secara daring

Tangkapan Layar Jajaran Bawaslu Kabupaten Kupang saat mengikuti Rapat Kerja Penguatan Tata Kelola Ketatausahaan dan Kearsipan secara daring

Oelamasi — Bawaslu Kabupaten Kupang mengikuti Rapat Kerja Penguatan Tata Kelola Ketatausahaan dan Kearsipan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Senin (26/10/2026). Bawaslu Kabupaten Kupang diwakili oleh Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian Administrasu beserta staf. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan arsip yang tertib,sistematis, dan akuntabel, serta mendorong pemanfaatan teknolgi digital dalam administrasi kelembagaan.

Dalam sambutan pembukaan, Ketua Bawaslu Provinsi NTT menegaskan bahwa pengelolaan arsip merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Arsip tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga sumber informasi dan bukti autentik untuk mempertanggungjawabkan program, kegiatan, serta hasil pengawasan pemilu dan pemilihan.

Ia menekankan bahwa setiap dokumen harus ditata, diklasifikasikan, dan didokumentasikan secara sistematis agar mudah ditemukan kembali ketika dibutuhkan, terutama untuk mendukung proses penyelesaian sengketa, perselisihan hasil pemilu, serta pelayanan informasi kepada masyarakat.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi NTT, Melpy Marpaung, menyoroti pentingnya penataan arsip berdasarkan jenis, klasifikasi, dan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Penerapan JRA membantu memastikan masa simpan dan tindak lanjut pengelolaan arsip sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) menjadi salah satu langkah untuk memperkuat administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Penerapan sistem ini perlu didukung pemahaman sumber daya manusia mengenai prosedur kearsipan, penyimpanan dokumen elektronik, serta pengamanan dan pencadangan data.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT, Ignasius Jani, menyampaikan bahwa dukungan lembaga kearsipan diperlukan untuk memperkuat tata kelola arsip di lingkungan Bawaslu. Keterbatasan sumber daya manusia di tengah bertambahnya jumlah dokumen menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pendampingan, peningkatan kompetensi, dan penguatan sistem kerja.

Pengelolaan arsip yang baik juga mendukung keterbukaan informasi publik. Setiap dokumen perlu diidentifikasi berdasarkan status dan ketentuan aksesnya agar informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat dilayani secara tepat, sementara informasi yang dikecualikan tetap terlindungi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagi Bawaslu Kabupaten Kupang, penguatan tata kelola kearsipan menjadi bagian penting dalam mewujudkan administrasi kelembagaan yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel. Penataan arsip administrasi, kepegawaian, keuangan, serta hasil pengawasan secara sistematis diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Penulis : Nofrianus Saijuna

Editor   : Diana Mata Rihi