Perkuat Literasi Demokrasi, GEMAS Edisi Empat Soroti Isu Kampanye Hijau, Netralitas ASN dan Kepala Desa

Oelamasi- Bawaslu Kabupaten Kupang kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya demokrasi yang sehat melalui pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sadar Pengawasan (GEMAS) edisi empat. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Forum Konsolidasi dan Literasi Demokrasi dengan mengangkat tema “Pengawasan Kampanye Hijau, Penguatan ASN Netral” dihelat secara virtual Rabu (17/06/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk membedah tantangan pengawasan kampanye menuju pemilu ramah lingkungan sekaligus memperkuat komitmen netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Adam Horison Bao, saat menyampaikan pengantar mengungkapkan bahwa pelaksanaan kampanye tidak hanya bertujuan menarik dukungan masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan aspek netralitas, kualitas pendidikan politik, serta dampak lingkungan.

“Suksesnya kampanye pemilu tidak hanya diukur dengan mobilisasi pendukung dan orasi politik, tetapi lebih dari itu perlu membangun kesadaran kolektif tentang bagaimana menjaga dampak ekologis yang timbul akibat dari aktifitas kampanye,” ungkapnya.

Dalam konteks tersebut, menurut dia, penggunaan media digital perlu terus didorong sebagai alternatif kampanye yang lebih efektif, efisien, dan minim dampak terhadap lingkungan. Disisi lain, kampanye juga perlu diarahkan pada pembangunan literasi politik yang lebih substantif.

“Saat ini media sosial menjadi salah satu alternatif ruang publik untuk kampanye secara efektif dan efisien,” tutur Horison.

Forum juga menghadirkan dua narasumber dari kalangan akademisi Undana, yaitu Dr. Hamsa Wulakada dan Ananias Riyoan P. Jacob, S.IP,. M.IP yang memiliki konsen terhadap isu lingkungan isu politik dan tata kelola pemerintahan.

Hamsa Wulakada dalam paparannya menjelaskan bahwa konsep kampanye hijau tidak hanya berbicara tentang pengurangan penggunaan alat peraga kampanye yang berdampak pada lingkungan, tetapi juga menyangkut pembangunan budaya politik yang lebih bertanggung jawab, efisien, dan berkelanjutan.

“Kampanye hijau tidak hanya tentang pengurangan jumlah APK, tetapi perlu membangun budaya politik yang bertanggung jawab dan menjaga ekologi secara berkelanjutan,” tegas Hamsa.

Sementara itu, narasumber Ananias Riyoan Philips Jacob, menyoroti pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk profesionalisme pelayanan publik. Menurutnya, ASN memiliki posisi strategis sehingga harus bebas dari pengaruh maupun dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

“Meskipun ASN terkadang dilema karena berbagai tekanan politik, tetapi harus tetap menjaga profesionalisme sebagai pelayan publik dan harus terbebas dari keterlibatan dalam politik praktis,” tutur akademisi muda itu.

Diskusi yang dipandu oleh Yulesni Sine, S.H, Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, berlangsung dinamis dengan melibatkan peserta dalam pembahasan berbagai tantangan pengawasan di era demokrasi modern. Peserta menyampaikan apresiasi kepada Narasumber karena tidak hanya memberikan pemahaman normatif, tetapi menghubungkan isu pengawasan dengan kondisi sosial yang dihadapi masyarakat.