Iji Jaelani: Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Harus Diperkuat di Seluruh Wilayah

Oelamasi – Tenaga Ahli Bawaslu RI, Iji Jaelani, menegaskan pentingnya peran pengawasan dalam memastikan kualitas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB). 

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara daring. Senin, 16 Juni 2025

Menurut Iji Jailani, proses pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut substansi penting, karena terkait langsung dengan hak konstitusional warga negara untuk memilih.

“Pengawasan data pemilih bukan hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh aspek substansi, karena menyangkut hak konstitusional warga negara,” ujar Jaelani.

Ia menjelaskan bahwa jajaran Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu menjalankan sejumlah langkah strategis. 

Salah satunya adalah dengan melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran atau kesalahan dalam pendataan yang dilakukan oleh penyelenggara teknis. 

Pencegahan menjadi langkah awal yang sangat penting guna meminimalisir munculnya persoalan pada tahap selanjutnya.

Selain itu, pengawasan langsung juga harus dilakukan secara aktif dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. 

Ini termasuk memantau proses pemadanan data penduduk dari tingkat desa hingga pusat, guna memastikan data yang masuk dalam daftar pemilih benar-benar valid dan mutakhir.

Iji juga menekankan pentingnya pelaksanaan uji petik di lapangan. Metode ini dinilai efektif untuk mengukur akurasi dan validitas data yang sudah dihimpun. Dengan terjun langsung ke masyarakat, pengawas dapat menemukan apakah masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat atau justru belum terdaftar sama sekali.

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat pengawasan partisipatif. Keterlibatan masyarakat luas, organisasi sipil, dan para pemangku kepentingan lainnya dianggap sangat krusial dalam memastikan proses pemutakhiran data berjalan secara transparan dan inklusif.

Langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah menindaklanjuti seluruh temuan hasil pengawasan. Baik dalam bentuk rekomendasi perbaikan, koreksi data, maupun pelaporan atas dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Tindak lanjut ini menjadi indikator nyata bahwa pengawasan berjalan efektif dan responsif.

“Langkah-langkah ini harus dijalankan secara konsisten agar daftar pemilih tetap yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” tegas Iji.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pengawasan pemutakhiran data pemilih berekelanjutan tidak bisa dilakukan hanya oleh Bawaslu semata.

“Pengawasan yang kuat tidak mungkin dilakukan sendirian oleh Bawaslu. Kita membutuhkan peran semua elemen masyarakat sebagai mata dan telinga pengawasan,” tutupnya.

Dengan strategi pengawasan yang menyeluruh dan pelibatan publik yang maksimal, diharapkan kualitas daftar pemilih pada pemilu mendatang dapat terjaga, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi semakin meningkat.(HumasBKK)