Jajaran Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kupang Ikuti Rapat Program Bawaslu Membelajarkan dan Pembahasan IKU Komisioner

Oelamasi, 6 Agustus 2026 – Jajaran Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kupang mengikuti rapat daring Program Bawaslu Membelajarkan dan Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) jajaran Bawaslu sekaligus menyamakan pemahaman mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai instrumen pengukuran kinerja organisasi.

Bawaslu Kabupaten Kupang diwakili oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Adam Horison Bao, S.H., Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Maria Yulita Sarina, S.E., Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Jakaria Senin, S.Sos., serta Kepala Sekretariat Abdul Asis, S.H.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa Program Bawaslu Membelajarkan merupakan salah satu program strategis Bawaslu yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas SDM sekaligus memperluas literasi masyarakat mengenai kepemiluan dan pengawasan pemilu.

Program ini menjadi wadah pembelajaran yang mendorong peningkatan kompetensi jajaran Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan secara profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan dinamika kepemiluan.

Selain membahas pengembangan Program Bawaslu Membelajarkan, rapat juga mengulas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur yang digunakan setiap tahun untuk menilai capaian kinerja organisasi. Melalui pembahasan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penyusunan target kinerja yang terukur sebagai dasar evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan pemilu maupun non-pemilu sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Kupang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat budaya belajar di lingkungan organisasi, serta mengoptimalkan pencapaian kinerja kelembagaan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu yang semakin efektif, profesional, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya demokrasi yang berintegritas.